KHALIFAH YANG TERKENAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN BANI UMAYYAH I

Peradilan Dalam Islam

Posted on

Peradilan Dalam Islam

Peradilan, Hakim, dan Saksi

KHALIFAH YANG TERKENAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN BANI UMAYYAH I

 

Oleh :

Kelompok 5 :

Ahmad Riadi

Liya Elmila

Mahrifah Nur Nadia

Mega Silvia

Meliana

Reza Firdaus

XI IIS 1

MADRASAH ALIYAH NEGERI

 TAHAN LAUT

2018

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah fikih tentang peradilan dalam islam, peradilan, hakim, saksi.

Makalah fikih ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasihkepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki makalah ini

Akhir kata kami berharap semoga makalah fikih tentang peradilan islam, peradilan, hakim, saksi ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

 

Pelaihari,    April 2019

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………

BAB II PEMBAHASAN…………………………………………………………….

  1. PENGERTIAN PENGENDALIAN  ………………………………………..
  2. PENGERTIAN HAKIM.…………………………………………………….
  3. PENGERTAN SAKSI………………….………………………………………..

BAB III PENUTUP …………………………………………………………………..

  1. KESIMPULAN ………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA

 

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu bidang ilmu agama Islam yang dikembangkan dalam lingkungan perguruan tinggi ialah hukum Islam dan pranata sosial. Ia terdiri atas berbagai bidang studi, di antaranya peradilan Islam (al-Qadha’ fi al-Islam) yang mendapat perhatian cukup besar di kalangan fuqaha dan para pakar di bidang lain. Demikian halnya peradilan Islam di Indonesia, yang secara resmi dikenal sebagai peradilan agama, mendapat perhatian dari kalangan pakar hukum Islam, hukum tata negara, sejarah, politik, antropologi dan sosiologi. Ia menjadi sasaran pengkajian, yang kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian, monografi, skripsi, tesis, disertasi dan buku daras. Hasil pengkajian itu, sebagian diterbitkan dan disebarluaskan.

Di samping itu, peradilan Islam menjadi bahan pengkajian dalam berbagia pertemuan ilmiah, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun di kalangan pembina badan peradilan dan organisasi profesi di bidang itu. Publikasi hasil pengkajian itu dapat ditemukan dalam berbagai kumpulan karangan dan dalam jurnal. Ia akan tetap menarik sebagi sasaran pengkajian, khususnya di Indonesia, karena memiliki keunikan tersendiri sebagi satu-satunya institusi keislaman yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan sendirinya, muncul tuntutan pemetaan wilayah pengkajian dan metode yang tepat untuk digunakan. Bahkan, membutuhkan perumusan model pengkajian yang jelas, agar pengkajian peradilan Islam dapat dilakukan secara berkesinambungan dan produknya mendekati gambaran yang sebenarnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Peradilan

Pengertian Peradilan

 Peradilan berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan pe-an. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya.dengan tambahan pe-an berarti tempat atau lembaga yang menempatkan sesuatu pada tempatnya.kata peradilan dalam bahasa Arab digunakan kata qadha’ jamaknya aqdhiya’ yang berarti memutuskan perkara/perselisihan antara dua orang atau lebih berdasarkan hokum Allah. Qodha’ berarti sesuatu hukum antara manusia dengan kebenran dan hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Para ahli fiqih memeberikan pengertian qodho’ sebagai suatu keputusan produk pemerintah atau menetapkan hukum syar’I dengan jalan penetapan.

Fungsi Peradilan

Lembaga peradilan bertugas menyelesaikan persengkatan dan memutuskan hukum.dengan peradilan Allah memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat luas. Landasan dari funsi peradilan adalah terpeliharanya kepastian hukum. Lembaga peradilan mempunyai fungsi utama untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum dan keadilan. Di samping itu untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetaptegaknya hokum Allah. Oleh sebab itu peradilan Islam mempunyai fungsi yang sangat mulia, di antaranya :

  • Mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa dengan berpedoman kepada hokum Allah.
  • Menetapkan sanksi dan melaksanakannya atas setiap perbuatan yang melanggar hukum.
  • Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
  • Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.

 Hikmah Peradilan

  • Terciptanya keadilan dalam masyarakat karena masyarakat memperoleh hak-haknya.
  • Terciptanya perdamaian, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat karena masyarakat memperoleh kepastian hukumnya dan di antara masyarakat saling menghargai hak-hak orang Islam.
  • Terwujudnya aparatur pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa.
  • Terpeliharanya kehidupan bagi setiap orang dan alam lingkungannya.
  • Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT bagi semua pihak.

Hakim

Pengertian Hakim

Hakim adalah isim fa’il dari kata hakama yang berarti orang yang menetapkan hokum atau memutuskan hokum atau suatu perkara. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang diangkat penguasa untuk menyelenggarakan dakwaan dan persengketaan.selain kata hakim dipergunakan pula kata qodhi yang berarti orang yang memutuskan, mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Syarat-Syarat Menjadi Hakim

  • Muslim, karena muslim merupakan syarat dibolehkannya persaksian, dan keahlian mengadili itu ada kaitannya dengan keahlian menjadi saksi. Menurut madzhab Hanafi boleh mengangkat hakim non muslim untuk mengadili masyarakat yang non muslim.
  • Baligh berarti dewasa baik jasnani dan rohaninya maupun dewasa dalam berpikir.
  • Berakal disini bukan sekedar mukallaf tetapi benar-benar sehat pikirannya, cerdas dan dapat memecahkan masalah.
  • Adil artinya benar dalam berhujjah, dapat menjaga amanah, bersikap jujur, baik dalam keadaan marah atau suka, mampu menjaga diri dari hawa nafsu dan perbuatan haram serta dapat mengendalikan amarah.
  • Mengetahui hukum/UU baik pokok maupun cabang-cabangnya juga penjelasan atau interpretasi dari hokum/uu tersebut.
  • Sehat jasmani dan rohani artinya jasmaninya tidak cacat terutama yang langsung berkaitan dengan profesinya.
  • Dapat membaca dan menulis.
  • Dhabit/kuat ingatanhya artinya tidak pelupa.
  • Memahami dasar-dasar hokum yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits.
  • Memahami dengan baik ijma’ umat dan khilafiyah.
  • Memahami dengan baik metode ijtihad serta mampu malaksanakannya.
  • Memahami bahasa Arab dan segala cabang ilmunya dengan baik.

Macam-macam Hakim dan Konsekuensinya

Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya kerena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan.

Simpulannya, kompensasi yang akan di dapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah surga Allah Ta’ala. Sebaliknya hakim yang dzalim akan mendapatkan kesudahan yang buruk dimana ia akan di statuskan sebagai penghuni neraka.

Tata Cara Menentukan Hukuman.

Peradilan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan pada berbagai hal dan pertimbangan yaitu:

  • Didasarkan pada hasil pemeriksaan perkara di dalam siding peradilan.
  • Dari kondisi para hakim bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan adab/kesopanan para hakim.

Jangan memutuskan hukum dalam keadaan berikut :

  • Saat marah
  • Saat sangat lapar dan haus
  • Saat sangat gembira
  • Saat sakit
  • Saat Mengantuk.
  • Saat sedih
  • Saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya.
  • Saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin.
  • Saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga (begadang).

Kedudukan Hakim Wanita.

Pendapat Jumhur Ulama’ termasuk Imam Syafi’I, maliki dan Hambali tidak membolehkan wanita menajdi hakim. Sebaliknya Iman Abu Hanifah dan pengikitnya mebolehkan wanita menjadi qodhi dalam segala urusan kecuali had dan qishash karena dalam kedua hal itu wanita tidak boleh diambil kesaksiannya termasuk menjadi qodhi. Ibnu Jarir Ath-Thabari memperbolehkan wanita menjadi qodhi dalam segala urusan sebagaimana laki-laki.

Saksi

Pengertian Saksi

Saksi atau asy-Syahadah adalah orang yang mengetahui atau melihat yakni orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi atau yang memberikan keterangan bahwa peristiwa itu terjadi atau dihadirkan untuk keterangan lainnya.

Syarat-Syarat Menjadi Saksi

  • Sudah dewasa atau baligh.
  • Berakal sehat
  • Merdeka (bukan seorang hamba sahaya).

Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, saksi harus memiliki kritera-kriteria Sebagai berkut:

  • Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar.
  • Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil.
  • Menjauhkan diri dari perbuatan bid’ah.
  • Dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah.
  • Berakhlak mulia.

Saksi yang ditolak

  • Saksi yang tidak adil.
  • Saksi seorang musuh terhadap musuhnya.
  • Saksi seorang ayah terhadap anaknya.
  • Saksi seorang anak terhadap ayahnya.
  • Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam literatur Fiqih Islam untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur yaitu Hakim atau Qadha, Hukum, Mahkum Bihi, Mahkum Alaih (si terhukum), Mahkum Lahu, dan Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).

Undang-udang Peradilan Agama terdiri dari tujuh bab yakni 108 Pasal dengan meliputi: Bab I memuat tentang ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab II mengatur tentang susunan peradilan agama dan pengadilan tinggi agama, Bab III mengatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab IV menyebut soal biaya perkara yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bab V menyebut ketentuan-ketentuan lain mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim, panitera dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bab VI mengenai ketentuan-ketentuan peralihan, Bab VII tentang ketentuan penutup. Di sini ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, di sebagian (bekas) residensi Kalimantan Selatan dan Timur dan di bagian lain wilayah RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

DAFTAR PUSTAKA

v  Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2011.

http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html

http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html

http://blog.uin-malang.ac.id/mujahidah1453/2011/02/10/keistimewaan-sistem-peradilan-islam/

http://vhiblues.blogspot.com/

Demikian Makalah Peradilan Dalam Islam ”Peradilan, Hakim, dan Saksi” semoga bermanfaat.

Jangan lupa kunjungi makalah lain d website ini : KHALIFAH YANG TERKENAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN BANI UMAYYAH I

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *